Di balik apresiasi positif kinerja
Pemerintah Kota Surakarta, Jawa Tengah, sejumlah persoalan mendasar yang
menyentuh langsung keberlangsungan hidup warga kota belum sepenuhnya terjawab. Gebrakan
awal Pemkot Surakarta mendapat sambutan positif dari mayoritas warganya. Survei
Litbang Kompas pada 1-5 Juli 2025 mencatat 75,4 persen responden menyatakan
puas terhadap kinerja pemkot secara umum di bawah komando Wali Kota Respati
Ardi dan Wakil Wali Kota Astrid Widayani. Terutama setelah 100 hari berlalu
sejak resmi dilantik pada 20 Februari 2025. Beragam agenda yang ditawarkan
mampu mengakumulasi tingkat kepuasan yang relatif tinggi.
Tampaknya, program di bidang kesehatan
memang selalu berhasil mencuri hati masyarakat. Sembilan dari 10 responden
mengapresiasi program peningkatan pelayanan kesehatan melalui Posyandu Plus dan
Puskesmas Plus yang dicanangkan. Pemkot Surakarta memang menempatkan program
kesehatan dasar tersebut sebagai salah satu prioritas dalam 2,5 tahun ke depan
pada periode pertama kepemimpinan wali kota sekarang. Hal ini sejalan dengan
kondisi fasilitas puskesmas di Kota Surakarta yang dalam pandangan 96,4 persen
responden sudah baik dan sangat baik. Artinya, menjaga kesinambungan pelayanan
kesehatan ini mendapat atensi positif yang tergolong sangat tinggi.
Selain kesehatan, upaya berikutnya yang
juga mendapat apresiasi yang tinggi adalah peningkatan kualitas pendidikan,
layanan pengaduan masyarakat, hingga kualitas ruang publik. Penataan trotoar,
ruang hijau, hingga ruang bermain anak yang lebih manusiawi menjadi salah satu
wajah baru Kota Surakarta yang banyak dipuji warga. Langkah-langkah ini
menunjukkan keseriusan Pemkot Surakarta dalam memperbaiki aspek-aspek
keseharian warga yang sebelumnya kerap luput dari perhatian.
Meskipun demikian, Pemkot Surakarta juga
perlu untuk fokus pada realisasi program-program yang menyasar langsung
keresahan mendasar warga, terutama terkait tekanan ekonomi yang kian terasa.
Terbatasnya lapangan kerja dan problem perekonomian secara umum menjadi sorotan
utama sekitar 30 persen responden warga Surakarta. Pasalnya, kebutuhan hidup
yang terus meningkat belum disertai dengan kemudahan mendapatkan sumber
penghidupan.
Lebih dari sepertiga responden menilai
bahwa ketersediaan lapangan kerja di Kota Surakarta saat ini dalam kondisi
buruk. Bahkan, hal ini sejatinya bukanlah persoalan baru di Kota Surakarta.
Merujuk catatan Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, tingkat pengangguran
terbuka (TPT) di Surakarta pada 2024 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya,
yakni dari 4,58 persen menjadi 4,61 persen.
Tahun ini, situasinya pun tak lebih
mudah. Gejolak ekonomi yang mengguncang dunia, termasuk Indonesia, pun tak
luput dari Surakarta. Apalagi, tumbangnya raksasa tekstil kebanggaan Tanah Air,
Sritex, yang terletak di Sukoharjo juga turut berimbas ke Surakarta. Sedikitnya
600 karyawan dari Surakarta terpaksa berhenti bekerja sehingga berpotensi
menambah daftar panjang pengangguran di ”Kota Batik” itu.
Tantangan tersebut menjadi kian terasa
berat tatkala proporsi pengangguran lebih didominasi usia angkatan kerja
berlatar pendidikan menengah dan tinggi. Delapan dari 10 pengangguran di
Surakarta adalah lulusan SMA dan perguruan tinggi. Dengan tingkatan pendidikan
tersebut, umumnya, ranah pekerjaan formal menjadi prioritas sasaran mereka.
Namun, rilis BPS menunjukkan bahwa tren pekerja formal di Surakarta justru
menurun, setidaknya sejak 2022.
Sementara itu, pengembangan program
pelatihan kerja dan penyaluran tenaga kerja lewat Rumah Siap Kerja yang
dicanangkan Pemkot Surakarta belum sepenuhnya mampu memuaskan warga. Hanya
separuh responden yang mengapresiasinya. Padahal, peningkatan ekosistem
ketenagakerjaan dideklarasikan sebagai salah satu fokus utama Astacita
pembangunan Kota Surakarta saat konsultasi publik dalam merancang RPJMD
2025-2029. Rumah konsultasi Klik On PHK untuk membantu korban PHK pun sudah
diresmikan.
Namun, dampak nyata dari program-program
tersebut tampaknya belum dirasakan secara luas. Dalam konteks ini, kerja sama
lintas sektor, terutama dengan pelaku usaha dan dunia pendidikan, menjadi
penting untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif.
Masih berkaitan dengan keberlangsungan
kehidupan seluruh lapisan masyarakat, sebesar 14,5 persen responden juga
menyoroti kurangnya perhatian Pemkot Surakarta pada kelompok masyarakat miskin.
Secara statistik, tingkat kemiskinan di Surakarta pada tahun lalu sebesar 8,31
persen. Kendati perlahan turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, angka
kemiskinan di Surakarta merupakan yang tertinggi di antara seluruh kota yang
ada di Jawa Tengah.
Relatif tingginya angka kemiskinan itu
bertolak belakang dengan Pemkot Surakarta yang tampaknya belum terpantau secara
khusus melaksanakan program pengentasan kemiskinan. Pada berbagai pidatonya,
Wali Kota Respati Ardi menyebutkan serangkaian program ekonomi, seperti Rumah
Siap Kerja, UMKM Center, hingga penguatan pariwisata, juga dimaksudkan untuk
pengentasan kemiskinan. Namun, pendekatan tidak langsung ini berisiko
menempatkan kelompok paling rentan dalam posisi yang tetap terpinggirkan.
Diperlukan program yang secara eksplisit
menargetkan kelompok miskin, baik dalam bentuk bantuan sosial, peningkatan
keterampilan, maupun akses terhadap layanan dasar yang berkualitas. Ketika
ketimpangan sosial tetap terjadi, maka potensi ketidakpercayaan terhadap
pemerintah dapat tumbuh dan mengikis semangat bersama membangun kota.
Pengembangan pariwisata sebagai salah satu pendorong ekonomi Surakarta pun menjadi salah satu program utama Pemkot Surakarta. Namun, lagi-lagi masih ada sebesar 13,4 persen responden juga belum mengetahui program tersebut. Padahal, separuh responden sepakat bahwa pariwisata dan UMKM lokal mampu menjadi senjata ampuh membesarkan Kota Surakarta. Pada gilirannya akan mampu mendongkrak perekonomian dan memberi aliran perekonomian pada masyarakat di ”Kota Budaya” itu.
Kurangnya akses informasi publik yang efektif agaknya menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Pemkot Surakarta. Ketika sebagian besar warga belum terhubung dengan kanal-kanal informasi resmi milik pemerintah, maka potensi dari berbagai program inovatif pun belum sepenuhnya dapat tersampaikan dan dirasakan. Perlu ada pendekatan komunikasi yang lebih membumi dengan bahasa dan medium yang sesuai karakteristik sosial-budaya warga Surakarta.
0 comentários:
Posting Komentar