Meski selama ini intervensi penanganan stunting di Kota Surakarta banyak difokuskan pada aspek kesehatan dan gizi, hasil evaluasi terbaru justru mengungkapkan fakta mengejutkan. Mayoritas kasus stunting di lima kecamatan di Solo disebabkan oleh faktor sosial dan lingkungan yang selama ini luput dari perhatian.
Wakil Walikota Surakarta, Astrid Widayani, mengungkapkan selama tiga bulan terakhir pihaknya telah melakukan peninjauan dan evaluasi lapangan di lima kecamatan. Hasilnya, sekitar 70% penyebab utama stunting di Kota Solo bukan berasal dari masalah gizi atau kesehatan, melainkan dari persoalan sosial dan lingkungan. “Banyak kasus stunting justru disebabkan kondisi lingkungan yang tidak sehat. Misalnya, masih ada warga di bantaran sungai yang buang air besar langsung ke sungai. Air tersebut kemudian digunakan kembali oleh warga sekitar, sehingga kebersihannya tidak terjamin,” jelas Astrid, saat ditemui usai kegiatan Talk Show di Rumah Dinas Wawali Kota Surakarta, Jumat (20/6/2025).
Tak hanya itu, Astrid juga menyoroti fakta sejumlah kasus stunting di Solo berasal dari bayi yang lahir dari remaja di bawah usia 20 tahun, bahkan sebagian belum menikah. Menurutnya, hal ini menjadi tantangan serius yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Untuk itu, Pemerintah Kota Surakarta, akan mulai fokus pada intervensi sensitif di luar aspek kesehatan. Beberapa langkah yang akan diambil antara lain pemetaan wilayah kumuh, perbaikan sanitasi, serta peningkatan edukasi dan sosialisasi, khususnya bagi remaja. Termasuk menggandeng lintas sektor seperti pihak swasta dan komunitas untuk penanganan stunting. “Kita ingin libatkan banyak pihak seperti Karang Taruna, Duta GenRe, komunitas, bahkan sektor swasta agar penanganan stunting ini lebih komprehensif,” katanya.
Meski begitu, program-program intervensi spesifik seperti pemberian makanan tambahan, baby spa, dan dapur sehat tetap akan dijalankan. Saat ini, prevalensi stunting di Kota Solo naik tipis sebesar 0,2%, dengan jumlah anak terdampak mencapai sekitar 1.500 balita. Kenaikan ini diduga akibat proses pendataan ulang yang lebih akurat. “Ini jadi PR kita bersama. Maka, penanganannya tidak bisa hanya mengandalkan Dinas Kesehatan atau DP3AP2KB saja, tetapi perlu gerakan bersama,” ucapnya.
0 comentários:
Posting Komentar